“Mengembalikan” Peran Pers dalam Memperkokoh Pilar Demokrasi

“Mengembalikan” Peran Pers dalam Memperkokoh Pilar Demokrasi

Oleh : Chotijah elzaara

Hari Pers Nasional pada tanggal  9 Februari 2013 yang dilangsungkan di Manado Sulawesi Utara, menuai berbagai harapan tentang masa depan pers di masa mendatang. Semangat akan datangnya harapan ini masih terus tersimpan rapi di benak masyarakat Indonesia, menjaga nyala harapan. Hal ini sangat beralasan mengingat peran pers atau media di Indonesia selama ini memiliki peran yang cukup penting, tidak hanya sebagai sarana mendapatkan informasi, hiburan, maupun pendidikan saja. Namun keberadaannya diharapkan mampu menopang proses demokratisasi di Indonesia ke arah lebih baik lagi.

Menjelang peingatan hari pers tahun, isu kepemilikan media menjadi semakin santer dibicarakan, menyusul kecurigaan-kecurigaan sejumlah pihak akan peran media dalam memainkan percaturan dan kontestasi politik di tanah air.  Pemberitaan  tentang pencalonan diri serta promosi menuju menuju 2014 menyebabkan  media seolah memiliki dua mata pisau. Disamping ia harus membela kepentingan pemiliknya, di sisi lain harus melakukan tanggungjawab sosialnya, yaitu  menjalankan tugas jurnalistik yang semestinya menyampaikan informasi yang berimbang sebagai pemberian hak pada publik.  Pada era dewasa ini, kebebasan pers sangat dijunjung tinggi. Hal ini tidak terlepas dari perjuangan para jurnalis maupun elit politik merengkuh era reformasi, setelah sekian lama terpasung dalam cengkraman Orde Baru yang membrangus kreativitas media dalam upaya mengusung semangat demokrasi. Namun demikian, bukan berarti euforia kebebasan ini harus menciderai arti demokrasi itu sendiri.  Media memang bebas mengungkapkan fakta dalam bingkai berita,  namun ia harus tetap menjaga etika jurnalisme yang mengharuskan menghargai hak-hak orang lain. Di situlah letak batas “kebebasan” dalam berdemokrasi.

Namun demikian seiring dengan semakin terbukanya kebebasan pers, Kini media seolah beralih fungsi menjadi alat kepentingan para elit. Para elit ini memiliki peranan penting dalam kancah demokrasi di negeri ini, karena disamping peran mereka sebagai politisi yang memiliki andil dalam menyuarakan aras kebijakan, mereka sebagian besar juga menjadi pemilik media di Indonesia. Hal ini menjadi boomerang mengingat media yang semestinya menjadi alat pengukur bagi tegaknya demokrasi, tidak terkecuali dalam  pemberitaan promosi pencalonan kepemimpinan di negeri ini. Pemberitaan  mengenai pencalonan  para elit yang  semakin gencar dan saling berlomba mempromosikan diri menuju 2014  membuat netralitas media  saat ini tengah terancam. Eksistensi media seolah dijadikan alat bagi tercapainya kepentingan politik praktis oleh para pemiliknya.

Maraknya pencalonan para elit ini sendiri menjadi hal yang cukup menarik ketika KPU dan KPI sendiri mulai menginisiasi untuk membuat aturan bersama tentang kode etik berkampanye dalam media. Hal ini disebabkan  kekhawatiran sejumlah kalangan yang menilai bahwa kepentingan pemilik media ini dianggap cukup mengganggu kenetralan dalam berkampanye. Dalam konteks Indonesia hari ini, jelang pemilu 2014 isu ini menjadi perbincangan hangat di semua kalangan. Tentu saja karena banyaknya pemilik korporasi media yang terlibat dalam kontestasi politik di negeri ini khususnya pada tahun 2014 nanti. Hal ini memunculkan kekhawatiran bersama bahwa kepemilikan media oleh elit politik ini akan menyebabkan kontestasi politik mendatang akan penuh dengan manipulasi dan kebohongan publik yang dibangun oleh pemberitaan media yang tidak berimbang.  Hal ini semakin  beralasan mengingat banyak para elit pemilik media ini yang terang-terangan menyatakan diri untuk maju pada kontestasi 2014, salah satu contohnya adalah Surya Palloh. Selain sebagai pemilik Media Group, dia juga Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Demikian pula Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie yang tiada lain pemilik grup Vivanews. Pengusaha media Hary Tanoesoedibjo pemilik MNC Group pun  telah ‘melebarkan sayapnya’ ke ranah politik.

Oleh karena kekhawatiran ini, ikhtiyar KPU dan KPI ini perlu didukung oleh semua pihak dalam upaya mengatur peran pers, terutama dalam pemberitaan kampanye.  Semoga  momentum Hari Pers Nasional tahun 2013 ini bisa dijadikan media untuk merefleksikan kembali peran-peran strategis pers dalam upaya memperkokoh pilar demokrasi dengan mengedepankan kepentingan publik, tidak hanya hanya menyuarakan kepentingan Kapitalisme serta kepentingan politik para pemiliknya.

Bisa dibayangkan seperti apa efeknya ke depan jika kepemilikan media menjadi motor penggerak mesin partai dalam memobilisir massa. Tentu masyarakat akan pelan-pelan belajar pada media untuk menentukan siapa sosok pemimpin yang akan mereka pilih, sebab tidak kita pungkiri bahwa di satu sisi media memberikan andil cukup besar dalam upaya pendidikan dan penyadaran politik. Namun efek lainnya adanya pemakluman figure yang dipilih berdasarkan pencitraan dirinya di media. Popularitas calon menjadi hal yang diutamakan dalam setiap kontestasi di negeri ini, sehingga esensi tujuan dari kepemimpinan sendiri cenderung dilupakan. Para figur terpilih hanya akan  hebat dalam pemberitaan media saja, akan tetapi nihil pengalaman dalam upaya mencapai kemajuan bagi rakyatnya.

Tanggungjawab Pers

Sebagaimana diketahui bersama, pers sering dianggap sebagai salah satu pilar demokrasi setelah  eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kehadiran pers dianggap sebagai penunjang ketiga pilar utama pilar dalam tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa tersebut.  Keberadaan pers yang bebas dan bertanggungjawab memiliki peran yang sangat urgent dalam denyut nadi kehidupan berdemokrasi. Meskipun setiap Negara memiliki cara yang berbeda dalam memandang pers, namun di Indonesia, pers selama ini cukup mengambil peranan penting dalam mengawal demokrasi. Hal ini bukan berarti kita mesti menutup mata terhadap sejarah kelam pers di masa orde baru yang lebih condong pada kepentingan penguasa. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari system yang dijalankan oleh Negara saat itu.  Terlebih lagi, kehadiran Departemen Penerangan yang terlalu ketat mengatur media dianggap membrangus independensi dan kreativitas media itu sendiri.

Oleh karenanya, tidak berlebihan jika masyarakat dewasa ini menaruh harapan yang besar terhadap peran pers ini untuk bisa lebih independen dan berimbang dalam menyajikan berita.  Pers sebagai salah satu sumber informasi memiliki fungsi sebagai alat kontrol masyarakat  atas kinerja pemerintah.  Peran pers ini memang tidak bisa dilepaskan oleh hubungannya sebagai mitra masyarakat dalam upaya memperteguh semangat humanism melalui tonggak-tonggak demokrasi. Hal ini penting, mengingat masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang berasal dari suku, agama, budaya, ras, daerah dan bahasa yang berbeda-beda. Oleh karena keragaman masyarakat inilah, upaya menyemai demokrasi memerlukan sikap yang bijak dan hati-hati. Meskipun kemajemukan ini menyimpan potensi kekayaan budaya Indonesia. namun di sisi lain, Ia ibarat mata pisau yang bisa mengancam disintegrasi bangsa. Keberadaan Pers dipandang sebagai perekat segala perbedaan ini dengan cara membrikan informasi yang objektif dan profesional sehingga tidak melahirkan kecurigaan atas manipulasi fakta yang ada. 

Pers diharapkan mampu menjalankan perannya untuk ikut serta berperan memelihara integrasi sosial yang multikultur ini, dengan cara menghadirkan informasi yang objektif dan inovatif serta menjauhi hal-hal yang kontroversial yang dapat menimbulkan perselisihan.  Jurnalis dan pembuat berita diharapakan memiliki kepribadian yang arif untuk menyuguhkan hal-hal yang lebih bersifat pengembangan budaya, pendidikan, kesenian, agama, dan etika, sebagai upaya memperteguh kebudayaan bangsa.  Tanggungjawab sosial yang seperti inilah yang semestinya dimiliki oleh pers hari ini. Dari tanggung jawab social tersebut, diharapkan media mampu memilah kepentingan rakyat, kepentingan pemilik media dan kepentingan dunia capital.  Sehingga kepentingan public benar-benar bisa ditempatkan pada porsinya sebagai bagian dari hak mereka untuk mendapatkan informasi secara benar.