Namun sejalan dengan berbagai program penanggulangan kimiskinan yang digulirkan pemerintah, persentase penduduk miskin di Kabupaten Garut kembali mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Sampai dengan tahun 2012, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut tercatat sebesar 314.600 jiwa atau dengan persentase 12,70 persen. Angka kemiskinan tersebut masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Jawa Barat yang hanya sebesar 9,90 persen.
Walaupun demikian, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut pada tahun 2012 mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebesar 335.547 jiwa atau dengan persentase 13,94 persen.***
PENURUNAN angka kemiskinan tersebut tentu saja tidak lepas dari sejumlah intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Garut sendiri.
Seperti diketahui, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan terbagi menjadi empat klaster besar. Yakni, klaster I berupa bantuan dan jaminan/perlindungan sosial. Klaster II adalah pemberdayaan masyarakat, Klaster III tentang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), dan Klaster IV adalah program prorakyat.
Klaster I pengentasan kemiskinan direalisasikan lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kemudian ada beras untuk rumah tangga miskin (Raskin). Kedua, Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM). Selain itu masih ada Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk berobat gratis di Puskesmas dan rumah sakit kelas III milik pemerintah.
Sementara Klaster II merupakan program pemberdayaan yang diantaranya direalisasikan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Kemudian Klaster III pemberian pinjaman modal untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sedangkan Untuk Klaster IV terbagi dalam beberapa program. Pertama, program Rumah Sangat Murah dan Murah, Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsismas), Program Listrik Murah dan Hemat, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan sebagainya***
Untuk lebih mempercepat program pengentasan kemiskinan, pemerintah kini mendesain program MP3KI (Master Plan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia). MP3KI mengintegrasikan program yang tergabung dalam empat klaster seperti disebutkan di atas. Artinya, dalam MP3KI ada bantuan sosial, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit Usaha Rakyat, maupun kredit mikro.
Nah beruntung bagi Garut, dua program pengentasan kemiskinan yang didesain lewat MP3KI ini akan diterima pada tahun 2014. Kedua program tersebut yakni "Quick Wins" dan BLM (Bantuan Langsung Mandiri) PNPM.
Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Garut, Ir. Widiyana, CES, program "Quick Wins" dan BLM-PNPM merupakan sebuah strategi penanggulangan kemiskinan yang dirancang oleh Kementerian PPN/Bappenas tahun 2013.
"Ini merupakan program yang ditujukan untuk beberapa wilayah yang menjadi lokasi percontohan untuk penerapan pendekatan MP3KI," jelasnya.
Widiyana menambahkan, Quick Wins dan BLM PNPM akan dikucurkan awal 2014. Program Quick Wins ditujukan untuk dua kecamatan yakni Pakenjeng dan Banjarwangi. Setiap kecamatan akan memperoleh anggaran Rp 3,19 miliar. "Sehingga jumlah anggaran program Quick Wins untuk kedua kecamatan tersebut mencapai Rp 6,38 miliar," jelas Widiyana.
Anggaran sebesar itu ditujukan untuk beberapa kegiatan, antara lain pembangunan infrastruktur dasar, seperti normalisasi dan pembangunan drainase dan jalan serta kegiatan lainnya untuk mengintervensi masyarakat miskin di dua kecamatan tersebut supaya keluar dari kemiskinannya.
"Penunjukan Kecamatan Pakenjeng dan Banjarwangi sebagai daerah penerima, dilakukan oleh Bappenas. Hal itu kemungkinan terkait dengan kondisi bahwa dua kecamatan tersebut memiliki angka kemiskinan yang melebihi angka kemiskinan kecamatan lainnya di Kabupaten Garut," ungkapnya. (NRH/ES)***
0 comments:
Post a Comment