Program Musrenbang Jangan Hanya Mengandalkan APBD

Program Musrenbang Jangan Hanya Mengandalkan APBD

Gedung Dewan (GE),-  Selesainya kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Garut mendapat tanggapan dari pihak legislatif. Melalui Wakil Ketua DPRD, Ir. Luky Lukmansyah Trenggana, pihak DPRD Kabupaten Garut menginginkan, Musrenbang difokuskan pada peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan hasilnya juga harus bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Kepada GE, Kamis (7/3), Luky menegaskan Musrenbang hendaknya  dijadikan “maping” untuk memetakan berbagai kebutuhan yang selanjutnya dirumuskan sebagai bahan untuk penyusunan skala prioritas program yang harus di ekspose pada APBD tahun 2014. Luky juga menambahkan, yang seharusnya jadi inti permasalahan dalam Musrenbang ini bukan hanya sekedar menginventarisir   banyaknya kebutuhan dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat,  tetapi juga harus mampu memformulasikan berbagai program dan kebutuhan yang sesuai dengan anggaran,sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dalam kondisi Kabupaten Garut yang saat ini sangat tertinggal kualitas IPM nya. “Ketersediaan anggaran untuk meningkatkan IPM tidak mampu menutupi program dan kebutuhan untuk meningkatkan IPM yang jauh lebih tinggi, sehingga anggarannya selalu tidak cukup,” jelasnya

Ditambahkan Luky, untuk mengandalkan keterbatasan anggaran seharusnya tidak hanya mengandalkan dari APBD saja, tetapi juga harus ada kontribusi lebih untuk memecahkan berbagai kebutuhan di masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut lanjut Luky, pihak Pemkab Garut hendaknya pro aktif melakukan pola pendekatan terhadap program-program pemerintah yang ada dipusat, dan selain itu juga harus bisa melibatkan pihak investor  agar tercipta iklim investasi yang bisa mensejahterakan rakyat. 

“Jadi Musrenbang ini jangan hanya terpaku kepada bagaimana kita mengkalkulasi sumber dana dari APBD saja, melainkan harus bisa merumuskan sumber lain dengan swadaya masyarakat sehingga bisa tepat sasaran,” katanya.

Masih dikatakan Luky, di dalam musrenbang ini juga harus ada “political will" dari pemerintah yang bertujuan agar orentasi penentuan program yang akan diramu oleh setiap SKPD itu betul-betul yang nantinya dibutuhkan oleh masyarakat. “Musrenbang ini, kalau bersumber dari APBD saja, sepuluh tahun ke depan Kabupaten Garut akan tetap seperti ini tidak akan ada perubahan, “katanya (NRH)