Seiring dengan terpilihnya H. Rudy Gunawan - dr. Helmi Budiman menjadi Bupati/Wakil Bupati Garut, kini "rotasi mutasi" menjadi pembicaraan hangat di lingkungan pejabat Pemkab Garut. Para pejabat, terutama di eselon II dan III pun nampaknya sudah siap menghadapi kemungkinan dipindahkan ke jabatan lain, atau bahkan harus "terdepak" dan mengisi jabatan "buangan".
"Moal ngeyel menta jabatan, dipercaya wae alhamdulillah, teu dipercaya nya dalah dikumaha," kata salah seorang pejabat yang enggan disebut namanya.
Seperti diberitakan berbagai media, Bupati Garut Terpilih, H. Rudy Gunawan, akan memprioritaskan rotasi/mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Garut. Menurutnya, rotasi mutasi penting dilakukan agar ia memiliki "teamwork" yang kuat dalam melaksanakan programnya membangun Garut.
Bahkan Rudy mengatakan, perombakan birokrasi akan dilakukan setelah ia dan pasangannya (dr. Helmi Budiman) dilantik menjadi Bupati/Wakil Bupati Garut periode 2014-2019 awal Januari 2014.
“Sebelum perombakan, terdapat evaluasi dahulu agar sejalan visi misi dengan petinggi birokrasi,” katanya.
Sebagian kalangan menilai, rotasi mutasi yang dilakukan penguasa baru wajar saja dilaksanakan. Motifnya bisa bermacam-macam, di antaranya lantaran memang ingin mewujudkan birokrasi yang profesional, atau lantaran ingin balas budi kepada pejabat yang mendukung dan mengeksekusi pejabat yang tidak mendukung.
"Yang jelas rotasi dan mutasi hal biasa. Dan motifnya di antaranya berputar di tiga hal tadi," kata tokoh Garut, Wawan Husnawan, mantan anggota DPRD Kabupaten Garut.
Rotasi dan Emosi
Rotasi mutasi memang sering dilakukan di lingkungan Pemkab Garut. Pada tahun 2013 saja, sudah berlangsung dua kali rotasi/mutasi. Agus Hamdani yang dilantik menjadi Bupati Garut pada April 2013, tiga bulan kemudian, tepatnya pada 16 Juli 2013, langsung melakukan perombakan. Saat itu Agus melantik dan merotasi sepuluh pejabat. Dari sepuluh orang, empat di antaranya diangkat dari eselon III menjadi eselon II, sisanya hanya terjadi pergeseran dalam eselon yang sama.
Keempat pejabat yang dilantik naik menjadi eselon II saat itu antara lain Sekretaris Inspektorat Drs Tony Somantri,M.Si, menjadi Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, Sekretaris Dinas Perhubungan Drs Dik Dik Hendrajaya,M.Si menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Bagian Organisasi Setda Garut Drs Didit Fajar Putradi,M.Si menjadi Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP). Dan Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda H Budi Gan Gan SH,M.Si promosi menjadi Kepala Badan Penananman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT).
Sementara perpindahan pada eselon yang sama, terjadi pada Drs. Mlenik Maumeriadi,M.Si menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggantikan Hj Yati Rohayati yang pindah tugas menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan pada Setda Garut. Drs. Mlenik sebelumnya bertugas sebagai Kepala BLHK yang diganti oleh Tony Somantri.
Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Garut sepeninggal Drs. Dendi Hidayat yang pensiun diisi oleh Kepala BPBD Drs.Jatjat Munajat,M.Si. Sementara Drs. H.Wawan Nurdin yang sebelumnya Staf Ahli Bupati berpindah tugas menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) menggantikan Dra. Hj. Elka Nurhakimah,M.Si yang pindah mengisi jabatan kosong sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan H. Buldan Ali Junjunan semula Kepala BPMPT menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Politik pada Sekretariat Daerah Garut.
Sebulan kemudian, tepatnya 21 Agustus, atau menjelang masa kampanye, Bupati Agus Hamdani melakukan pelantikan terhadap 142 pejabat. Dari 142 yang dilantik di antaranya, 76 orang pejabat setingkat eselon III dan 66 orang pejabat eselon IV.
Ada yang unik dalam pelantikan pada Agustus ini, di antaranya ada pejabat yang mengamuk gara-gara tak dilantik Bupati Garut Agus Hamdani. Pejabat tersebut mendatangi rumah dinas Bupati Agus dan memecahkan kaca.
Tentu saja semua yang menyaksikan ulah pejabat tersebut geleng-geleng kepala. (ES)***
.jpg)
0 comments:
Post a Comment