Dalam kontrak politik tersebut dicantumkan beberapa kebijakan penting yakni, akan membebaskan pembayaran listrik seluruh masjid jami di Garut, memberikan insentif kepada seluruh guru ngaji sebesar satu juta rupiah /tahun dan memberikan bantuan kepada setiap desa se Kabupaten Garut sebesar Rp 500 juta pertahun termasuk bagi kesejahteraan perangkat desa dan RT/RW.
Ketika ditanyakan ihwal kontrak politik itu, pasangan ini yakin akan mereka penuhi apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Garut. Tak hanya itu, Drs H Nadiman bahkan berjanji akan menyumbangkan seluruh gajinya sebagai Bupati Garut kepada masyarakat miskin. “Apabila kami tidak memenuhi janji sesuai kontrak politik itu hingga tahun 2015, kami siap mundur dari jabatan tersebut, bagi kami langkah ini merupakan sebuah terobosan dan hingga saat ini belum ada satu pun calon yang berani membuat kontrak politik seperti kami,” jelasnya
Walaupun dipandang banyak kalangan terobosannya sedikit nyeleneh, lanjut H. Nadiman, dirinya tetap fokus pada subtansi kontrak politik tersebut demi kemajuan warga Garut.”Sebab, inti dari kontrak politik tersebut tidak lain untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Garut, karena dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah tidak berdampak signifikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal itu terjadi karena pola pengelolaan anggaran yang belum berpihak kepada masyarakat secara luas. Bahkan, anggaran tersebut hanya berputar di kalangan pejabat dan birokrasi ,” tegas H. Nadiman
Di sisi lain, terang H. Nadiman, desa sebagai garda terdepan dari pembangunan masyarakat sama sekali tidak tersentuh oleh APBD Garut secara maksimal. Padahal desa tidak hanya sebatas pemerintahan di tingkat bawah namun lebih jauh pembangunan desa menjadi tolak ukur kemajuan suatu daerah. “Kami yakin akan dapat memaksimalkan kinerja desa dengan memberikan alokasi anggaran dari APBD sebesar-besarnya agar dapat membangun desa demi kesejahteraan masyarakatnya,” pungkasnya (NRH)
0 comments:
Post a Comment