Pengadaan Kursi Mewah DPRD Dipertanyakan

KOTA, (GE).- Selain banyaknya anggota DPRD yang bolos, ada yang terlihat berbeda saat rapat paripurna istimewa untuk memperingati HUT RI yang ke 68, Jumat (16/8). Di ruangan rapat terlihat seperangkat mebeler baru yang terlihat mewah dan terbuat dari kayu jati yang dilapisi jok kulit empuk . Menurut informasi dari  kalangan DPRD Garut, biaya pembuatan kursi yang dibuat di tukang mebel ternama di Jalan Ciledug itu diperkirakan menghabiskan anggran di atas seratus juta rupiah.
Pengadaan kursi yang terlihat mewah ini, tak pelak mengundang tanggapan masyarakat. Sekretariat DPRD bahkan dinilai tidak transparan dan terkesan sebagai pemborosan anggaran, karena kursi yang lama dinilai masih bisa dipakai.  “Pengadaan kursi jati ini tidak transparan. Apakah melalui proses lelang atau penunjukan dan siapa rekanan perusahaan pemenang tendernya juga tidak jelas,” ujar Dudi Supriadi, Ketua Laskar Indonesia Kabupaten Garut kepada GE, Minggu (18/8).
Menurut  Dudi, bahan dan corak dari kursi tersebut jelas sangat mewah, selain dibuat dari kayu jati berkelas, dengan ukiran hingga bantalannya pun terbuat dari kulit nomor satu. “Kalau rata rata satu kursi dengan harga Rp. 1 juta, maka dikalikan 48 buah kursi maka bisa dihitung dong berapa sekretariat dewan menganggarkannya,” tanya dia.
Dudi menambahkan, pengadaan kursi yang menggunakan APBD murni tahun 2013 melalui belanja modal Sekwan tidak jelas. “Jangankan besaran anggarannya, pengadaan proses lelangnya pun tidak jelas, sehingga hal ini sebagai pemborosan anggaran keuangan daerah yang dipertontonkan oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD Garut,” ucapnya.
Di mata Dudi, besarnya anggaran yang digelontorkan hanya untuk membeli kursi bagi pimpinan dan anggota DPRD sangat tidak rasional. Dan hal ini cenderung melukai hati rakyat miskin. Padahal berbagai fasilitas seperti kendaraan mobil, gaji dan tunjangan yang cukup besar. Bukan sebaliknya, kata dia, kursi mewah disediakan untuk anggota dewan tetapi kinerjanya malah semakin menurun. “Usai lebaran saja para pimpinan dan hampir semua anggota dewan banyak yang bolos selama 3 hari, entah sibuk menjadi tim sukses pilbup,sementara badan kehormatan malah mandul kinerjanya” tanya Dudi.
Menurut Dudi, alangkah baiknya,  jika anggaran sebesar itu diplot saja untuk pengadaan beras miskin, atau kepentingan perbaikan rumah tidak layak huni yang kini di Garut mencapai puluhan ribu rumah  miskin.  Tanggapan serupa juga datang dri internal DPRD yang menyayangkan pengadaan kursi tersebut.  "Yang menjadi permasalahan yakni kursi lama pun masih layak digunakan. Tapi kenapa ini mesti diganti. Padahal ada juga yang perlu diperbaiki yakni kondisi kamar kecil/WC di DPRD  yang terkesan seperti di Terminal," Kata salah seorang staf DPRD yang enggan disebutkan namanya. *** RK