“Tunjangan Perangkat Desa Minimal UMK”
KOTA, (GE).- Calon Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, Rieke Dyah Pitaloka, yang lebih akrab dipanggil ‘Oneng’ karena perannya dalam sinetron “Bajaj Bajuri”, berharap masyarakat khususnya para kepala desa lebih cerdas dalam memahami pengalokasian yang disalurkan oleh pemerintah. Satu-satunya calon gubernur Jabar yang paling cantik ini, meminta kepala desa jangan terkelabui dengan bantuan yang disebut bantuan gubernur. Kata Rieke, semua yang disalurkan untuk rakyat adalah uang rakyat pula. Sehingga tidak ada istilah bantuan gubernur, karena mustahil uang gubernur sampai sebanyak itu.
“Saya mencalonkan tidak membawa uang untuk dibagi-bagikan, tetapi membawa misi perubahan ke depan agar perangkat desa dan kepala desa, mendapatkan kehidupan yang layak. Setidaknya, tunjangan perangkat desa minimal setara dengan Upah Minimal Kabupaten (UMK),” ujar Rieke, ketika bersilaturahmi bersama ratusan kepala desa di Hotel Augusta, Sabtu (26/1) kemarin.
Di hadapan kepala desa, Rieke pun mengatakan, dirinya tidak bisa menjanjikan nominal uang jika ditakdirkan menjadi Gubernur Jabar. Apalagi, sebelum pelaksanaan harus membagi-bagikan uang agar masyarakat Jawa Barat memilihnya. Ia pun tidak memahami, mengapa perhatian terhadap desa, dilakukan di ujung atau mendekati pilkada gubernur Jabar. Konsep itu justru akan mengundang masalah bagi kepala desa itu sendiri, apabila tidak jelas mekanisme peruntukkannya.
“Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana tunjangan kepala desa dan perangkat desa bisa layak. Contohnya kepala desa, posisinya tidak jelas apakah sebagai perangkat negara atau jabatan politik. Kalau memang sebagai perangkat negara atau pejabat politik, mestinya mendapatkan gaji dari negara pula dan tidak berupa tunjangan,” tegasnya.
Kemudian, imbuhnya, perangkat desa pun sebenarnya masih dalam katagori miskin, karena penghasilan yang didapat jauh dari kelayakan. Tetapi ironis, perangkat desa nyaris tidak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis atau masuk dalam katagori miskin. Ketika ada bantuan program untuk masyarakat miskin, ketika ada perangkat desa yang mendapatkan bantuan kerap menjadi cemoohan masyarakat, karena dianggap menjabat sebagai perangkat desa. Padahal, nilai tunjangan perangkat desa yang selama ini diperoleh sebesar Rp 400 ribu, masih dalam katagori tidak layak.
“Silahkan saja perhatikan, apakah mau melakukan perubahan atau cukup menerima uang Rp 100 juta yang tidak jelas keperuntukkannya. Jika memang satu tujuan dan ingin adanya perubahan, mari kita sama-sama perjuangkan untuk menuju perubahan tersebut,” pinta Rieke.
Selain itu, calon gubernur yang berpasangan dengan Teten Masduki sebagai cawagubnya, memiliki program “Kartu Jabar Bangkit”. Kartu tersebut dimiliki oleh seluruh rakyat Jawa Barat untuk mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan, pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), penyaluran tenaga kerja, dan sebagai tanda pengenal bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Megawati, Pilih Cagub dan Cawagub Orang Garut
DIPILIHNYA Rieke Dyah Pitaloka dan Teten Masduki, sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada Pilkada tahun 2013 ini, Rieke sendiri mengaku tidak habis pikir. Katanya, entah mendapat petunjuk dari mana sehingga Megawati Soekarno Putri, menilai bahwa Jawa Barat harus dipimpin gubernur dan wakil Gubernur dari Garut dan dirinya serta Teten Masduki yang ditunjuk.
Rieke sendiri beranalisa, kalau dirinya yang selaku anggota Komisi III DPR-RI, sekaligus yang getol menyuarakan keadilan bagi tenaga kerja dan kemiskinan, beranggapan bahwa ia konsisten melakukan pekerjaannya tanpa memainkan uang rakyat. Demikian pula terhadap Teten Masduki, jelas-jelas dirinya menjadi pelopor pemeberantasan korupsi.
“Bisa saja hanya kebetulan kami orang Garut, sehingga Ibu Mega memilih kami tanpa melihat dari mana asal muasalnya. Terpenting, sebagai orang Garut tentunya kami merasa bangga karena mendapat kepercayaan ini,” ujarnya.
Rieke berharap, apabila dirinya ditakdirkan menjadi Gubernur Jawa Barat, tentunya Kabupaten Garut sebagai tempat kelahirannya akan dijadikan pilot projek dalam mengakselerasikan setiap programnya. Alasannya, kata Rieke, sekalipun Kabupaten Garut dapat dikatakan kaya akan potensi sumber alam, tetapi masyarakat Garut sendiri belum sepenuhnya menikmati hasil yang memuaskan. Bahkan, prihatinnya justru Kabupaten Garut masih menyandang predikat daerah tertinggal.
“Kita boleh bangga memiliki geotamal, tetapi nyatanya masih ada masyarakat yang belum mendapatkan penerangan listrik. Padahal geotamal itu sendiri merupakan potensi tenaga listrik yang mampu menerangi Jawa-Bali. Kemudian sulitnya masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, karena keterbatasan biaya maupun jarak tempuh. Saya berharap di tiap desa tersedia klinik-klinik pelayanan kesehatan,” harapnya. (Tata E. Ansorie)***
0 comments:
Post a Comment