LEBIH dari delapan ratus peserta mengikuti Kegiatan Jalan Sehat Guru bersama masyarakat yang diselenggarakan PGRI Ranting I dan II Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut.* |
MASYARAKAT TUMPLEK MERIAHKAN HARI GURU
Banyuresmi (GE). Sekitar seribu masyarakat beserta guru dan siswa tumplek pada kemeriahan jalan sehat dalam rangka memperingati hari guru dan HUT PGRI yang diselenggarakan oleh PGRI Ranting I dan II Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, dihalaman kantor Desa Sukakarya(Minggu, 25-11-2012). Tampak hadir pada acara tersebut Kepala UPTD Pendidikan Kec. Banyuresmi beserta jajaran pengawas, Danramil Banyuresmi, Babinkamtibmas serta Endang Kahfi (anggota DPRD Kabupaten Garut) dan Enjang Tedi (Ketua Dewan Pembina ET Foundation).
Kegiatan yang dimulai pk. 08.30 hingga 14.00 tersebut dimeriahkan dengan pentas musik dan pembagian hadiah berupa Payung, Mug, Jam Dinding, Semprotan Pupuk, Kulkas, TV dan Mesin Cuci. Antusiasme masyarakat tampak terlihat dengan tidak beranjaknya dari lokasi kegiatan hingga pengundian berakhir.
Ade Supriatna, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banyuresmi dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh PGRI Ranting I dan II. “Melibatkan masyarakat dalam kegiatan memperingati hari guru nasional merupakan suatu terobosan yang patut diacungi jempol, karena merupakan langkah strategis bagi upaya mendekatkan dunia pendidikan dengan masyarakat,” ujar Ade Supriatna.
Ade menghimbau kepada seluruh jajaran PGRI baik Cabang maupun Ranting agar menggelorakan kembali semangat menghidupkan organisasi sebagai motivasi dasar dalam berkiprah di PGRI. “PGRI sebagai organisasi profesi keguruan harus dihidupkan dengan semangat menghidupi, bukan semangat mencari kehidupan di organisasi. Oleh karenanya, mari kita luruskan kembali ittikad kita semua dalam berkiprah di PGRI dengan niat menghidupkan, bukan mencari kehidupan,” tegas Ade.
Sementara itu, Nana Supriatna, Ketua PGRI Ranting I Kecamatan Banyuresmi menyeruhkan kepada seluruh anggota PGRI dirantingnya agar menjadikan momentum hari guru dan HUT PGRI sebagai momentum introspeksi diri dan institusi agar PGRI menjadi sejatinya organisasi yang kuat dan bermartabat sebagai sebuah organisasi perjuangan guru.
“Mari kita berintrospeksi diri, apa yang sudah kita berikan sebagai bakti anggota kepada organisasi. Jangan sampai anggota hanya bisa menuntut hak tanpa diimbangi dengan kewajiban dan darma bakti kepada organisasi. Begitupun sebagai pengurus, mari kita introspeksi apa yang sudah kita lakukan sehingga PGRI benar-benar dirasakan keberadaannya sebagai organisasi perjuangan para guru,” ujar Nana Supriatna.
“Jangan sampai kebesaran PGRI hanya seperti menara gading yang menjulang tinggi tapi rapuh didalamnya. Jangan sampai PGRI menjadi mati suri, hidup enggan matipun tak mau dan menjadi organisasi Laa Yamuutu wa Laa Yahya atau organisasi yang tidak bermutu tetapi banyak meminta biaya. Tetapi PGRI harus benar-benar menjadi organisasi yang kuat dan bermartabat yang kiprahnya dirasakan oleh anggota sebagai sejatinya organisasi perjuangan guru,” tegas Nana. ***
KOMENTAR :
Ir. Endang Kahfi, MM
Sebagai Putra Banyuresmi dan Anggota DPRD Garut Dapil III, maka saya merasa terpanggil untuk merespon setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PGRI sebagai organisasi profesi keguruan. Apalagi kegiatan yang diselenggarakan PGRI Ranting II Sukakarya ini menurut saya cukup unik sebagai sebuah terobosan kemajuan organisasi PGRI, yaitu menjadikan momentum hari guru sebagai media untuk berbaur dengan masyarakat.
Termasuk pilihan saya untuk berkecimpung dikomisi D adalah sebagai salah satu ikhtiar saya melalui lembaga legislative untuk memperjuangkan berbagai agenda yang dibutuhkan masyarakat dalam memajukan dunia pendidikan baik infrastruktur maupun pemberdayaan guru sebagai tenaga pendidik. Agar keberdaan saya dilembaga DPRD dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam memajukan pendididikan.
Enjang Tedi S.Sos
Tanpa Guru, tidak akan pernah ada Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati dan dokter. Oleh memuliakan guru merupakan bagian dari ibadah kita didunia. Problem guru saat ini adalah kesenjangan, antara guru PNS dengan Honorer, antara guru dengan dosen, antara guru dengan profesi lainnya. Kesenjangan ini harus diselesaikan dengan melihat akar masalahnya yaitu kesejahteraan. Bagimana kesejahteraan guru harus sama dengan profesi lainnya sebagai sesama abdi negara. Problem lainnya adalah bagaimana profesi guru harus mendapat perlindungan, bukan saja perlindungan sosial tetapi juga perlindungan hukum.
Sebagai contoh, kalau pernyataan anggota dewan dalam sidang legislative mendapat hak kekebalan hukum, yaitu tidak dapat dituntut dimuka hukum, maka pernyataan guru dalam kegiatan belajar pun seharusnya mendapat perlindungan kekebalan hukum yang sama.
Perlindungan sosial guru berdampak pada kesejahteraan guru. Saat ini guru harus bersaing untuk mendapatkan hak kesejahteraannya melalui proses sertifikasi. Sehingga demi mendapatkan hak nya tersebut, guru seperti dipacu untuk menjadi pekerja rodi agar memenuhi ketentuan mendapatkan hak sertifikasi. Padahal, ada hal yang tidak kalah penting untuk diperjuangkan oleh guru, yaitu mendapatkan hak renumerasi.
Ade Supriatna, S.Sos, M.Pd
Dalam masa tiga tahun terkahir, harus diakui ada perubahan besar dalam pola organisasi PGRI Kecamatan Banyuresmi. Dimana, organisasi PGRI ditingkat ranting mulai tumbuh dan berdaya, meskipun baru beberapa ranting, khususnya Ranting II Sukakarya dan Ranting I Sukaraja-Sukalaksana. Diharapkan geliat pada ranting I dan II berimbas keranting yang lain sehingga sebagai institusi yang langsung berhadapan dengan anggota, PGRI ranting mampu melakukan terobosan untuk pemberdayaan baik institusi maupun anggota.
Rieke Dyah Pitaloka
Rasanya setelah kepada kedua orang tua, yang paling harus saya sembah sungkem setiap iedul fitri adalah kepada guru-guru saya sejak di TK hingga SMA. Tanpa mereka mungkin saya tidak akan bisa menjadi “oneng”. Tanpa bapak/ibu guru saya belum tentu bisa menjadi seperti ini.
Wajar jika saya memiliki pemikiran untuk memperjuangkan nasib guru, lebih khusus guru honorer. Jika guru PNS disekolah negeri masih berharap dengan sertifikasi dapat memperbaiki kesejahteraannya. Lalu bagaimana dengan guru honorer yang penghasilannya amat sangat jauh dibawah upah UMR, trus mereka berharap mendapat tambahan dari pemerintah daerah berupa tunjangan, itupun harus bersaing dengan sesama guru honorer agar masuk nominasi penerima tunjangan. Ironis tapi itulah fakta.
Oleh karenanya, dilembaga DPR RI saya dengan kawan-kawan sedang memperjuangkan agar guru baik honorer maupun PNS berkesempatan untuk mendapat hak renumerasi. Dengan renumerasi, maka guru akan memiliki jaminan kesejahteraan.
Benar benar acara yang yang meriah !
ReplyDelete