Mengejutkan, Desa Cimanganten Tak Pernah Ambil Jatah Raskin

Mengejutkan, Desa Cimanganten  Tak Pernah Ambil Jatah Raskin

TARKA, (GE).-
Mengejutkan. Hingga sekarang Desa Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, ternyata tak pernah mengambil jatah raskin dari Dolog. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes dan kekecewaan atas kebijakan pengurangan jumlah keluarga miskin penerima raskin di Cimanganten yang tak sesuai dengan fakta di lapangan.

Kepala Desa Cimanganten, Rd. Asep Dzulgofar, mengakui pihaknya tak pernah mengambil jatah raskin dari Dolog semenjak ada kebijakan pengurangan keluarga miskin pada Juli 2012 lalu.
Menurutnya, keputusan untuk menolak jatah raskin tersebut merupakan keputusan bersama antara BPD, masyarakat dan pemerintah desa.

 "Jadi bukan keputusan saya sebagai kepala desa. Saya hanya melaksanakan amanat masyarakat dan BPD saja," katanya, Minggu (6/1).

Asep sangat memahami kekecewaan pihak BPD dan masyarakat Cimanganten atas pengurangan jumlah keluarga miskin yang secara otomatis berimbas pada berkurangnya jatah raskin tersebut.

"Warga Cimanganten menilai bahwa keputusan pengurangan jumlah keluarga miskin di Desa Cimanganten tak berdasar dan sakarep-karep. Oleh karena itu mereka kemudian mengamanatkan kepada pemerintah desa agar menolak jatah raskin," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah merevisi jumlah keluarga miskin penerima raskin yang ada di seluruh Indonesia pada Juli 2012 lalu.  Sayangnya, revisi yang tak diketahui dari mana dasarnya tersebut, banyak yang tidak sesuai dengan di lapangan. Untuk Desa Cimanganten misalnya, sebelum ada revisi jumlah keluarga miskin sebanyak 434 keluarga sehingga jatah raskin yang diterima Cimanganten sebanyak 6 ton lebih setiap bulannya. Namun pada Juli 2012 lalu, tiba-tiba jumlah keluarga miskin di Cimanganten dinyatakan hanya 63 KK sehingga jatah raskin pun menurun drastis menjadi kurang dari 1 ton.

"Kami tentu saja terkejut dan mendapat protes keras dari warga. Dari mana data itu diambil sehingga keluarga miskin di Cimanganten menjadi 63 keluarga?" tegas Asep.

Asep mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan kekeliruan tersebut kepada Bupati dan pihak terkait lainnya, namun hingga memasuki tahun 2013 ini data keluarga miskin di Cimanganten tetap tak berubah.
"Kami sudah meminta bantuan bupati agar Cimanganten menerima raskin secara normal sehingga ratusan keluarga miskin tetap menerima jatah raskin. Namun ternyata hingga sekarang tak ada respon," ujar Asep.
Asep mengaku sudah mendatangi pihak BPS. Namun menurut BPS, katanya, data keluarga miskin yang digunakan untuk revisi penerima raskin pada Juli lalu, bukan dari BPS.

"Menurut BPS jumlah keluarga miskin di Cimanganten bukan 63 KK, melainkan 308 keluarga. Lalu dari mana data 63 KK tersebut?" tanyanya seraya menambahkan, pihak pemerintah dan BPS saling "teumbleuhkeun" ketika ia datangi.

"Jadi sebagai bentuk protes, BPD, warga dan pemerintah desa sepakat untuk tak mengambil jatah raskin. Kalau pun diambil, kami bingung mendistribusikannya sebab paling-paling setiap keluarga miskin hanya akan menerima 1,5 kg," katanya. (ES)***