Tim Monitoring PNPM Tuntut Legalitas Formal dan Gaji

SEJUMLAH anggota tim monitoring PNPM di Kecamatan Sukawening saat mengikuti penyuluhan, Kamis (28/3).*

Tim Monitoring PNPM Tuntut Legalitas Formal dan Gaji

SUKAWENING, (GE).-
Tim pemantau pelaksanaan PNPM di desa, kini mulai mengeluh akan kinerja mereka yang tak kunjung mendapatkan apresiasi pemberian gaji. Mereka pun mengaku, dari pertama kali dibentuk hingga sekarang belum mendapatkan gaji dan legalitas resmi sebagai tim monitoring. Sehingga seolah dikebiri, kinerja monitoring sampai saat ini tak bekerja maksimal.

Dalam pelatihan tim monitoring se Kecamatan Sukawening, para anggota mengusulkan agar kinerja mereka diapresiasi oleh penyelenggara PNPM. Tim monitoring berharap, kerja mereka diupah seperti para pekerja lainnya dan diberikan legalitas resmi sebagai acuan tanggung jawab mereka.

Salah seorang petugas tim monitoring dari Desa Sukawening, Ohan Burhan mengatakan, secara kedudukan dan tugas tim monitoring pun mendapatkan proforsi tugas yang sama dengan anggota PNPM lainnya. Namun entah kenapa, tim monitoring tak mendapatkan gaji dan legalitas seperti petugas PNPM lainnya.

"Kami bekerja seperti tak memiliki arah. Pasalnya tak ada penghargaan dalam bentuk gaji mau pun legalitas kerja berupa surat keputusan sebagai tim monitoring," kata Ohan, Kamis (28/3).

Dalam pertemuan itu, hampir semua petugas monitoring dari beberapa desa di Kecamatan Sukawening mengusulkan agar mereka diberikan proforsi yang sama dengan petugas lainnya berupa gaji dan surat tugas. "Buat apa kami dibentuk jika tak diberdayakan," ungkapnya.

Sementara itu, Fasilitator teknik PNPM Kecamatan sukawening, Henri Broto Seno, mengatakan tim monitoring dibentuk saat musyawarah dan sosialisasi di desa. Secara tidak langsung, pada saat itu juga tim monitoring telah memiliki legalitas sebagai orang yang berhak memonitor seluruh kegiatan PNPM di desanya masing-masing.

Ditambahkan fasilitator Kecamatan, Nunung Nurlina, tim monitoring dilibatkan untuk mengawasi kinerja TPK di lapangan dalam merealisasikan program PNPM-MP. Terus terang saja, kata Nunung, dalam program PNPM tak ada alokasi anggarannya untuk tim monitoring.

Nunung berharap, kedepannya tim monitoring bisa dimasukkan ke dalam Harian Orang Kerja (HOK). Jadi jika sudah masuk HOK, tim monitoring pun bisa menikmati upah seperti petugas PNPM lainnya. (Ilham Amir)***