Test CPNS harus Prioritaskan Honorer

Test CPNS harus Prioritaskan Honorer

PEMKAB, (GE).-
Jika tahun 2013 ini Pemerintah Pusat berencana merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pemkab Garut berharap bahwa rekrutmen tersebut diperuntukan honorer katagori 2 (K2) yang kini jumlahnya sekitar 2.727 orang, bukan dari umum.
"Banyak tenaga honorer katagori 2 yang sudah mengabdi lebih dari tujuh bahkan sepuluh tahun. Oleh karena itu, sebagai penghargaan atas pengabdian mereka, maka sebaiknya tes CPNS hanya dibuka untuk honorer katagori 2," ungkap Sekda Kabupaten Garut H. Iman Alirahman beberapa waktu lalu.
Namun Iman mengaku, hingga kini pihak Pemkab belum menerima instruksi apa pun dari pusat terkait penerimaan CPNS. "Padahal dari berita-berita yang dimuat, baik oleh media nasional maupun lokal, tahun 2012 lalu pemerintah pusat akan menggelar tes CPNS, namun ternyata khusus ke Pemkab Garut tak ada instruksi apa pun," jelasnya.
Menurut Iman, kewenangan penerimaan CPNS merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sementara Pmerintah Daerah hanya melaksanakan saja. "Ini terkait anggaran sehingga Pemerintah Daerah tak memiliki kewenangan untuk menyelenggaran penerimaan CPNS secara mandiri," ungkapnya.
Biasanya, lanjut Iman, jika rekrutmen CPNS akan digelar, Pemerintah Pusat langsung memberikan surat edaran kepada pemerintah daerah untuk melakukan berbagai persiapan, termasuk mengusulkan jumlah kebutuhan pegawai yang akan direkrut. "Namun sampai sekarang kami belum menerima instruksi apa pun," jelasnya.
Iman memaparkan, kebutuhan pegawai sebenarnya bisa dianalisis dari beberapa segi. Di antaranya dari rasio penduduk dan beban kerja. "Jika ditinjau dari rasio penduduk, harus ada perbandingan berapa jumlah ideal PNS jika penduduknya sekian. Kemudian dari beban kerja, maka harus ada analisis yang menyeluruh yang bisa dijadikan pedoman pemerintah daerah berapa jumlah pegawai yang harus dimiliki dibanding dengan beban kerja yang ada," katanya.
Kendati demikian, menurut Iman, dilihat secara kasat mata sebenarnya Pemkab Garut masih kekurangan jumlah pegawai terutama untuk di bidang kesehatan dan pendidikan. Sekarang ini sejumlah Puskesmas tak memiliki tenaga dokter sehingga jika warga ingin mendapatkan pelayanan hanya ditangani oleh perawat. "Dari sisi peraturan sebenarnya tak boleh seorang perawat melakukan diagnosa atau memberikan resep, sebab itu kewenangan tenaga dokter. Namun hal itu terpaksa dilakukan karena untuk melakukan pengangkatan tenaga dokter, Pemkab  terkendala dengan keterbatasan anggaran," ungkapnya.
Di sisi lain, lanjutnya, tenaga pendidikan pun pada tahun 2013 ini akan berkurang secara drastis menyusul banyaknya guru yang memasuki masa pensiun. "Terutama guru-guru yang pengangkatannya melalui Instruksi Presiden, tahun 2013 ini akan memasuki masa pensiun. Jumlahnya pun lebih dari 1000 orang. Nah jika tak segera diisi, maka kami khawatir dunia pendidikan akan mengalami kekurangan guru," jelasnya. (SMS)***

Foto :
Iman Alirahman
Sekda Kabupaten Garut