Pimpinan Dewan Menghilang

Pimpinan Dewan Menghilang

 Lukmanul Hakim

GD. DEWAN, (GE).- Puluhan pengurus DPD KNPI Kabupaten Garut menyambangi gedung DPRD Kabupaten Garut dengan maksud untuk hearing bersama pimpinan DPRD Kabupaten Garut pada Rabu (20/02) sekitar pk. 09.00. Namun sayang, pimpinan DPRD termasuk Ketua DPRD yang sebelumnya telah bersedia menemui pengurus KNPI tidak ada di tempat.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Garut, Fahrul Rozi Edward, menyayangkan ketidakhadiran para pimpinan DPRD Kabupaten Garut tersebut. Padahal, pihaknya telah 2 kali mengirimkan surat permohonan audiensi dan oleh Ketua DPRD telah diberi waktu pada hari itu.

“Maksud kedatangan kami sebenarnya ingin hearing bersama pimpinan dewan dengan tujuan untuk memberikan beberapa masukan dan rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan layanan kepemudaan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan”, ujar Fahrul.
Lebih lanjut, Fahrul menegaskan, sudah waktunya UU yang sudah berusia 4 tahun tersebut diimplementasikan di tingkat kota/kabupaten, agar pemerintah memiliki paradigma yang jelas, sistematis dan terukur dalam upaya pemberdayaan pemuda di semua aspek baik kepemimpinan, kepeloporan maupun kewirausahaan.

“Selama ini, pemerintah daerah masih setengah hati dalam memberdayakan kaum muda. Padahal, kaum muda adalah tulang punggung bangsa dan pilar utama perubahan. Bisa kita bayangkan, jika sentuhan terhadap kaum muda lemah, maka pembangunan daerah termasuk di dalamnya agenda-agenda perubahan akan menjadi mati suri. Oleh karena itu, kami ingin memberikan masukan kepada pimpinan dewan agar menggunakan hak legislasinya untuk ikut mensupport kami dalam upaya memberdayakan kaum muda secara terencana, sistematis, sinergis dan terukur”, tegas Fahrul.

Kekecewaan pengurus KNPI Garut pun dilampiaskan dengan berorasi di depan gedung DPRD menggunakan megaphone yang mereka bawa. Dalam orasinya, mereka menyampaikan agar DPRD sebagai lembaga legislatif secara serius ikut mendorong kepada pemerintah daerah agar menjadikan layanan kepemudaan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.

Lukmanulhakim, salah seorang wakil ketua KNPI Garut dalam orasinya menegaskan agar DPRD tidak terjebak pada kepentingan pragmatisme politik dalam carut marutnya Garut hari ini. Tetapi, tetap fokus pada upaya-upaya penataan birokrasi, termasuk menjadikan program layanan kepemudaan sebagai program prioritas pemerintah daerah.

“Kami datang di sini bukan untuk mengemis meminta-minta anggaran, tetapi kami datang untuk berdiskusi dan membuka perdebatan inteletual dengan para pimpinan dewan. Kami menuntut adanya pencerahan di birokrasi Kabupaten Garut dengan mengedepankan layanan kepemudaan sebagai prioritas utama pembangunan daerah,” tegas Lukman. (Din Haerudin)***