Sekolah Swasta Memiliki Hak Sama dengan Sekolah Negeri

Sekolah Swasta Memiliki Hak Sama dengan Sekolah Negeri

       Dalam beberapa hal sekolah swasta pada dasarnya memiliki hak sama dengan sekolah negeri, termasuk dalam tunjangan sertifikasi guru yang diberikan pemerintah, namun demikian sejak adanya program pemerintah ini, para guru maupun pengelola sekolah swasta kadang kurang faham secara detail terkait beberapa haknya yang telah ditetapkan pemerintah.

       Demikian diungkapkan Kabid PMPTK Disdik Garut, Marga Riswanda,SH,MH, dalam acara Sosialisasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2013 yang diikuti para kepala sekolah SMP, SMA dan SMK swasta se-Kabupaten Garut, Jum’at (28/12) di Gedung LEC (Local Education Centre)  Jalan Guntur Melati Garut.

       Acara sosilaisasi terkait tunjangan sertifikasi guru ini, untuk pertama kalinya digagas oleh BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta), dengan menghadirkan pemateri khusus dari  bidang PMPTK Dinas Pendidikan Garut . Ketua BMPS Kabupaten Garut, Drs.Agus Supendi,M.M.Pd, mengatakan, pihaknya menggelar acara ini untuk memberikan pencerahan kepada semua pengelola sekolah swasta terkait dengan proses sertifikasi mengingat banyaknya kebijakan baru yang dikeluarkan Kemendikbud untuk proses sertifikasi tahun 2013.

       “Setidaknya acara ini bisa memberikan pencerahan bagi para guru, maupun kepala sekolah khususnya jenjang menengah swasta, apalagi jumlah guru di sekolah swasta sangat banyak,” tambah Agus

       Dalam penjelasannya Kabid PMPTK,mengatakan, penyelenggaraan program sertifikasi guru untuk tahun 2013 memang sedikit ada perbedaan dengan penyelanggaraan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2013 sertfikasi guru ini diantaranya tidak ada lagi remedial, ada daftar tunggu dan tunjangan sertifikasi ini kuotanya hanya kuota provinsi.

       “Karena sedikit ada perbedaan dengan penyelenggraan tahun sebelumnya, maka kami terus melakukan sosialsiasi sertifikasi ini secara intensif, dan hal ini dilakukan untuk kelancaran program ini, sehingga bagi yang akan menerima sertifikasi tahun mendatang akan memiliki pemahaman yang cukup,” jelas Riswanda.

       Dalam penyelenggaraan program sertifikasi sebelumnya, para guru kerap mengeluhkan adanya berbagai kendala. Menurut kabid PMPTK, hal ini bisa terjadi karena beberapa hal, diantaranya, kerap terjadi kekurang akuratan data, kekurang lancaran penyerahan berkas peserta dan yang lainnya.

       “Selain beberapa hal di atas, kendala lainya yang kerap menjadi penghambat kelancaran program sertifikasi tahun sebelumnya adalah tidak intensnya koordinasi antara peserta sertifikasi dan pihak-pihak terkait,” tandasnya.

       Untuk meminimalisir berbagai kendala tersebut, Kabid PMPTK bersama tim dari Dinas Pendidikan dalam dua minggu terakhir ini terus melakukan sosilalisasi serta evaluasi terkait sertifikasi tahun sebelumnya untuk menyambut program sertifikasi tahun mendatang.

       Riswanda berharap, para guru (khususnya di sekolah swasta) yang nantinya akan tersertifikasi, selalu berkomunikasi dan tidak perlu sungkan mengkonsultasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan sertifikasi  dengan pihak terkait, baik dengan bidang PMPTK maupun Disdik.

       “Saya kira akan lebih baik, jika para guru yang kurang faham terkait sertfikasi ini menanyakan atau berkonsultasi langsung dengan kami, sehingga semuanya bisa jelas, jangan sampai bertanya dan berkonsultasi dengan pihak-pihak yang tidak berkompeten, sehingga tidak mendapatkan solusi yang baik,” tegas Riswanda.

       Sementara itu, Ahmad Saja, S.Ag, salah seorang pengelola sekolah swasta yamh hadir dalam acara tersebut, mengaku sedikit mendapat pencerahan dengan mengikuti acara ini. “Alhamdulillah, ada sedikit pencerahan, sebelumnya saya sempat kebingungan, sebenarnya saya harus berkonsultasi dengan siapa, ke Disdik atau ke Kemenag,” ungkap Ahmad yang juga pengajar di salah satu MTs di bilangan Karangpawitan ini. (Cep)