Catatan Akhir Tahun DPRD Kabupaten Garut Tahun yang Berat untuk Para Wakil Rakyat

Catatan Akhir Tahun DPRD Kabupaten Garut
Tahun yang Berat untuk Para  Wakil Rakyat

Bisa jadi, tahun 2012 adalah tahun yang paling berat bagi seluruh anggota DPRD Kabupaten Garut. Betapa tidak, tahun ini berbagai persoalan pelik yang terjadi di Kabupaten Garut seolah datang silih berganti dan membutuhkan peran DPRD Garut untuk menyelesaikannya. Sebagai lembaga yang merepresentasikan suara rakyat, DPRD Kabupaten Garut  tentu menjadi lembaga yang paling banyak disoroti oleh berbagai pihak.

Masyarakat Kabupaten Garut yang menjadi pemilik sejati demokrasi nampaknya merasa sah-sah saja untuk mengadu, menggugat,mempertanyakan, bahkan mencaci maki kinerja dan segala kebijakan dari para wakilnya. Tak heran disela-sela kesibukannya menjalankan fungsi legislasi,budgeting dan pengawasan, 49 orang anggota DPRD  periode 2009 – 2014 ini kerap disibukan dengan berbagai kejadian yang kadang tak terduga.

Berdasarkan  catatan GE, di tahun 2012 ini ada beberapa hal dari kiprah para wakil rakyat yang menarik perhatian khalayak luas. Awal bulan Januari, masalah disipilin, tanggung jawab dan kinerja anggota dewan kembali dipersoalkan. Uniknya yang mempermasalahkannya justru sesama wakil rakyat. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Kehormatan, H. Yaya Sudaya mengeluhkan banyaknya anggota DPRD yang kerap mangkir dalam rapat-rapat penting sehingga merusak citra lembaga secara keseluruhan.

Mulai bulan Januari pula, mata publik tertuju pada DPRD Garut seiring dimulainya tahapan pemilihan Wakil Bupati Garut untuk mengisi kekosongan setelah Rd. Diky Candra mundur dari jabatannya. Meski hanya tersisa kurang dari setahun nyatanya jabatan tersebut sangat “sexy” di mata banyak orang hingga berebut untuk mendapatkannya. Proses pemilihan Wabup ini berlangsung hingga berbulan-bulan. Selama proses tersebut berbagai isu berseliweran dengan beragam istilah dari mulai politik main mata , politik dagang sapi hingga politik uang. Khusus untuk isu politik uang (gratifikasi)  dari bakal calon tertentu , dengan tegas, saat itu Bupati Aceng HM Fikri membantahnya. Bantahan ini dikemudian hari ternyata terbukti meski bupati tetap mebantahnya dengan dalih uang tersebut adalah pinjaman. Akhir bulan Mei, dengan penjagaan yang super ketat, DPRD Garut  akhirnya memilih  politisi PPP, H. Agus Hamdani, S.Pd.I sebagai Wabup yang baru.

Satu hal lainnya yang cukup menyita perhatian adalah tingginya aksi unjuk rasa ke DPRD. Isu yang diusung para demonstran pun sangat beragam dari mulai hal-hal yang strategis hingga isu-isu yang lebih bersifat personal. Lagi-lagi anggota dewan “dipaksa” untuk menyelesaikan setumpuk permasalahan meski kebanyakan semua tuntutan tersebut berakhir dengan kalimat,”aspirasi anda akan kami sampaikan kepada pihak terkait”. Kalau di tahun 2011 tercatat ada 106 kali unjuk rasa, di tahun 2012 ini nampaknya jauh lebih banyak apalagi setelah terungkapnya nikah siri Bupati Garut.

Di penghujung tahun 2012, lagi-lagi DPRD Garut harus bekerja keras dan berada dalam tekanan publik, setelah mencuatnya dugaan pelanggaran etika oleh Bupati Garut yang akhirnya membuat DPRD Garut membentuk Pansus dengan masa kerja hanya 14 hari. Sungguh tugas yang sangat berat dan penuh”intrik” politik. Tidak salah kalau Ketua Pansus, Ir. Asep Ahlan Lesmana menyebut tugas tersebut sebagai beban yang paling berat yang dirasakannya selama menjadi wakil rakyat.

Terlepas dari segala permasalahan dan dinamika politik yang terjadi, secara keseluruhan DPRD telah mampu menjalankan fungsinya. Di tengah cibiran dan tekanan setidaknya beberapa hal krusial bisa mereka selesaikan seperti ,penyusunan dan pengesahan beberapa Perda, penyusunan APBD dan tetap menjadikan Gedung DPRD sebagai “rumah rakyat” dengan segala konsekuensinya.

Beberapa catatan penting yang mungkin harus diperhatikan anggota dewan yang terhormat disisa masa tugasnya adalah, komitmen untuk tetap berpegang teguh pada amanah konstituen dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Semuanya tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk perbaikan tata kelola administrasi dan pendekatan komunikasi yang lebih transparan dan efektif, dimana rakyat bisa mengetahui kiprah dan produk yang dihasilkan DPRD Kabupaten Garut dengan mudah. Untuk transpransi dan efektifitas komunikasi mereka terhadap rakyat, nampaknya anggota DPRD Garut harus jujur, mereka tidak punya media yang memadai,salah satu buktinya DPRD Garut mungkin satu-satunya lembaga publik  yang tidak memiliki situs/web di internet, padahal di era teknologi informasi sekarang ini hal tersebut sudah menjadi satu keharusan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara negara. Tahun yang berat saatnya anggota dewan yang terhormat sejenak beristirahat, sebelum kembali berkutat dalam arus politik yang penuh misteri. Selamat Tahun Baru 2013!. Herdy