Mendikbud “Keukeuh” Berlakukan Kurikulum 2013

Mendikbud “Keukeuh” Berlakukan Kurikulum 2013

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Muhammad Nuh saat menyampaikan sambutannya dalam acara “Diskusi Publik Kurikulum 2013” yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Golkar, Senin (18/2) di Gedung Nusantara DPR RI.*

 Meski masih diwarnai pro dan kontra, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tampaknya akan tetap memberlakukan  kurikulum 2013 bulan Juli nanti. Ngototnya pemerintah ini tercermin dari pernyataan Mendikbud, Prof. Dr. Muhammad Nuh saat menyampaikan sambutannya dalam acara “Diskusi Publik Kurikulum 2013” yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Golkar, Senin (18/2) di Gedung Nusantara DPR RI.

Di hadapan ratusan guru, dosen dan praktisi pendidikan yang datang dari berbagai daerah, Mendikbud menyampaikan beberapa alasan untuk memberlakukan kurikulum tersebut. Menurutnya, masa depan yang semakin kompetitif mengharuskan ada rekayasa sosial yang dilakukan secara terencana dan komperhensif.
Apalagi lanjut Mendikbud, di tahun 2030, Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia sehingga dibutuhkan SDM yang mampu bersaing dalam percaturan global. “Tahun 2030, sekitar 71 % persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan dan kita akan membutuhkan sekitar 113 juta tenaga terdidik,” tegasnya.

Mendikbud melanjutkan, rekayasa sosial untuk melahirkan generasi bangsa yang berkualitas harus dilakukan dengan memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Menurutnya, kurikulum baru  yang akan diberlakukan bulan Juli mendatang, merupakan upaya untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

“Kami secara bertahap akan memberlakukan kurikulum baru mulai  bulan Juli nanti. Perlu juga disampaikan perubahan ini telah melalui kajian yang lama, bahkan sudah tercantum dalam RJPMN,” tegas Mendikbud.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakrie menyampaikan, kurikulum merupakan salah satu instrumen yang amat sentral dan strategis untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan demikian, pergantian kurikulum pendidikan, harus ditelaah secara mendalam agar benar-benar selaras dengan tujuan yang diharapkan.

"Partai Golkar mendukung penuh pelaksanaan kurikulum 2013 dengan catatan dilaksanakan secara bertahap, dilakukan sosialisasi dan buku jangan dibebankan kepada orang tua murid," pinta Abu Rizal Bakrie.
Diskusi publik kurikulum berlangsung hangat dan dinamis. Beberapa narasumber yang berasal dari organisasi profesi guru dan praktisi pendidikan dengan tegas mempertanyakan kebijakan pemerintah tersebut, karena dianggap terburu-buru dan tanpa evaluasi yang komperhensif atas pelaksanaan kurikulum yang saat ini sedang dilaksanakan (KTSP).
Ketua PB PGRI, Dr. Sulistiyo bahkan mengatakan, implementasi perubahan kurikulum seringkali tidak berjalan mulus karena tidak mengakomodasi pemikiran sederhana para guru. “Guru selalu dipandang bebelah mata sebagai pelaksana kurikulum. Padahal, guru pun berhak ikut memikirkan kebijakan yang baik untuk pendidikan,” ujar Sulistiyo. (Herdy)***

PGRI Garut: Pemerintah  Jangan Terburu-buru Berlakukan Kurikulum 2013
PGRI Kabupaten Garut meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru mengganti kurikulum, sebelum ada evaluasai dan kajian yang komperhensif dengan melibatkan seluruh stakeholder pendidikan. Juru bicara PGRI Garut, Ade Manadin mengatakan, Kemendikbud hendaknya mendengar aspirasi para guru  termasuk guru-guru yang berada di daerah.

Menurutnya, para guru hendaknya jangan selalu diposisikan sebagai objek, karena kunci keberhasilan pendidikan itu sejatinya berada di tangan para guru. “Kami mewakili 15.000 guru di Kabupaten Garut meminta pemerintah bijaksana dan berhati-hati dalam menerapkan kebijakan kurikulum 2013  agar tidak terjadi hal-hal yang kontraproduktif dengan tujuan pendidikan nasional,” tegas Ade Manadin. (Herdy)***