Upaya Meningkatkan Ekonomi Garut di Pasar Internasional 80 Pengusaha Ikuti Temu Investor 2012

Sekda Garut, H Iman Alirahman,SH, M.Si, Kepala BPMPT, Drs.H Buldan Ali Junjunan,M.Si, usai membuka Temu Investor 2012, di Sumber Alam Cipanas, Rabu (28/11).

Upaya Meningkatkan Ekonomi Garut di Pasar Internasional
80 Pengusaha Ikuti Temu Investor 2012

PEMKAB, (GE).- Sekretaris Daerah Kabupaten Garut H Iman Alirahman,SH,M Si membuka secara resmi Temu Investor 2012, di Aula Purba Intan Dewata kampung Sumber Alam Cipanas, Rabu (28/11) malam. Selama dua hari, 80 pengusaha lokal Garut, luar Garut serta asing mengikuti pertemuan yang diselengarakan oleh Badan Penanaman Modan Dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Garut.

Kepala BPMPT Kabupaten Garut Drs.H Buldan Ali Junjunan,M.Si menyampaikan, mereka akan melakukan “investment exposition”, saling berkomunikasi terkait peluang berinvestasi di Kabupaten Garut. Para pemangku investasi saling mengekpose peluang investasinya kepada audience investor melalui ekposisi, presentasi multimedia, brosur, leaflet.

“Busines forum di kembangkan berdasarkan jenis informasi dan peluang yang menjadi calon investor dalam berinvestasi. Selain itu juga dilaksanakan “One On One Meeting”, yang diarahkan kepada fasilitasi investment opprotunity yang diberikan kepada pemangku peluang investasi untuk dapat melakukan kontak dan komunikasi dengan calon investor,” ungkap Buldan.

Tambahnya lagi, temu investor ini adalah salah satu wujud pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Garut untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, serta mendukung pencapaian sasaran melalui upaya promosi dalam rangka menarik investasi. Dengan demikian pembangunan di kabupaten Garut akan mampu meningkatkan “leverage” ekonomi Garut di pasar Nasional serta Internasional.

Sementara itu pada kesempatan membuka acara, Sekda Garut H Iman Alirahman,SH,M.Si mengatakan, bila dibandingkan dengan sektor industri, pertanian  secara umum masih mendominasi potret perekonomian kabupaten Garut. Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian kabupaten Garut banyak disumbang oleh sub sektor bahan makanan, diikuti oleh sub sektor perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan yang hingga kini belum termanfaatkan secara optimal. “Selain pertanian, sektor yang juga cukup dominan di Kabupaten Garut adalah sektor pedagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2011 saja, sektor perdagangan, hotel dan restoran mampu menciptakan nilai tambah atas dasar harga berlaku sebesar 6,377 triliyun, dengan kontribusi sebesar 25,56 prosen,” ujarnya.

Namun demikian, tambah Sekda, walaupun Kabupaten Garut memiliki keunggulan sektor pertanian, kelemahan mendasar adalah masih rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian. Perdagangan antar wilayah pun, yang dilakukan lebih dominan berupa bahan-bahan mentah hasil pertanian saja. Kata Sekda, roda perekonomian tentu akan bergerak lebih cepat apabila dikembangkan industri yang dapat mengolah hasil-hasil pertanian. “Untuk sektor industri, walaupun masih rendah namun terus mengalami peningkatan cukup konsisten.

Hal tersebut menunjukan kecepatan sektor industri pengolahan dalam pembentukan nilai tambah dapat dikatakan cukup tinggi bila di bandingkan dengan sektor pertanian yang cenderung terus mengalami penurunan dari tahun ketahun. Peranan lainnya yang juga terus mengalami peningkatan adalah sektor jasa, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan,” katanya.

Terkait dengan potensi pertambangan yang dimiliki Kabupaten Garut, sekda menambahkan tentang perlunya sikap cermat bersama, terutama dalam penerbitan perijinan.

Pemangku kebijakan didaerah sering dihadapkan pada kondisi objektif berupa ketentuan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan perijinan pertambangan, mengingat kondisi geografis serta korelasinya dengan kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat.Terutama bila di kaitkan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan UU Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Didalamnya mengandung tanggung jawab hukum administratif, perdata dan pidana bagi pemangku kebijakan.

Dihadapan para pengusaha, Sekda menegaskan pentingnya sikap bersama, kita harus terus melakukan interaksi yang intensif. Sebab state, society dan private sector, merupakan ketiga unsur yang memberikan fondasi kokoh bagi bangunan yang kita kenal dengan good governance.

Bila kita sering bersama dalam satu forum, maka berbagai pemecahan masalah terkait pembangunan yang dihadapi secara bertahap akan dapat diselesaikan. Upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan  daerah yang baik itu, tidak akan tercapai tanpa membangn sinergitas dengan unsur masyarakat dan dunia usaha sebagai penopangnya. (Farhan Aolia)***