Dianggap tak Peka, GPG Datangi Anggota DPRD Perempuan

Dianggap tak Peka, GPG Datangi Anggota DPRD Perempuan

Gedung Dewan (GE),–  Kasus nikah siri Bupati Garut Aceng HM Fikri terus mengundang kontroversi dan keprihatinan berbagai kalangan termasuk dari  sekelompok perempuan yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Garut (GPG). Uniknya mereka memilih untuk menyuarakan keprihatinan  tersebut kepada anggota DPRD Garut yang berasal dari kaum perempuan.

GPG menganggap, anggota DPRD Garut dari kaum perempuan tidak peka dan tidak serius untuk menangani kasus pernikahan siri sang bupati. Kekecewaan tersebut langsung mereka tumpahkan saat diterima oleh perwakilan perempuan anggota DPRD Garut, yakni, Juju Hartati, (Fraksi PDIP) Lela Laelasari, (Fraksi Hanura) Cucu Rodiah, (Fraksi Golkar), Dewiyani Agustina (Fraksi Demokrat) dan Euis Ida Wartiah (Fraksi Golkar)

Korlap GPG, Otang Qodariyah setelah audensi mengatakan, pihaknya mempertanyakan kenapa tidak ada kaum perempuan yang masuk dalam anggota Pansus. Otang melanjutkan, Pansus juga bekerja sangat lambat dan tidak transparan. Padahal kasus ini sudah begitu terbuka untuk fakta hukumnya terutama dalam pemalsuan dokumen perkawinan Aceng HM Fikri .“Kami menginkan agar Pansus lebih terbuka untuk publik, dan bisa bersikap tegas dalam menyikapi permaslahan ini walaupun itu  Bupati Garut, “pintanya

Ditambahkan Otang, saat audensi jawaban kelima anggota DPRD tersebut hanya berputar-putar dan tidak menjurus pada pertanyaan yang diberikan. Mereka hanya beralasan tidak bias menjadi anggota Pansus karena sudah tercatat sebagai anggota badan anggaran. “Kami menghargai itu, namun yang kami harapkan agar kaum perempuan anggota DPRD Garut ini bisa memberikan desakan kepada anggota Pansus agar permasalahan ini bisa selesaikan secara objektif sesuai dengan pelanggaran hukumnya “ujar Otang

Sementara itu, Anggota Fraksi Demokrat, Dewiyani Agustina mengatakan, Gerakan Perempuan Garut (GPG) menginkan agar pansus lebih terbuka,  menanggapi tuntutan tersebut, Dewiyani menyatakan kesiapannya untuk bersikap lebih terbuka dan akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Ketua Pansus.

Saat kembali disinggung tentang tidak adanya anggota perempuan di Pansus, Dewiyani menjawab, ia dan anggota perempuan lainnya sedang fokus menyelesaikan pekerjaan di banggar, hal ini menurut Dewiyani sama pentingnya karena berhubungan dengan kepentingan masyarakat dalam bentuk APBD 2013. (NRH)