Antisipasi Dampak Buruk Objek Wisata Cipanas Disbudpar Garut Segera Bangun Kampung Wisata

Antisipasi Dampak Buruk Objek Wisata Cipanas
Disbudpar Garut Segera Bangun Kampung Wisata

PENATAAN potensi sektor parawisata di kabupaten Garut terus dilakukan pemerintah, khususnya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Salah satu destinasi pariwisata yang menjadi target pembenahan adalah sumber kawasan Cipanas yang menjadi objek wisata favorit di Kota Dodol ini.

Hal tersebut mengacu pada eksistensi objek wisata Cipanas yang mulai terusik dengan banyaknya penambangan pasir liar di kawasan kaki gunung Guntur.  Maklum saja, wilayah tersebut merupakan sumber air panas alam yang mengaliri kawasan objek wisata Cipanas yang lokasinya persis di bawah gunung ini.

Untuk mencegah kerusakan alam yang lebih parah serta menyelamatkan aset pariwisatanya, Disbudpar Garut kini mulai berbenah dengan menggulirkan program pembangunan Kampung Wisata di kawasan Cipanas.

Menurut Kadisbudpar Garut, Yatie Rochayati, SH., M.Si. salah satu program yang akan digulirkan dalam Kampung Wisata tersebut diantaranya dengan menyediakan lahan pekerjaan lain bagi para penambang pasir di kaki gunung Guntur. Dengan demikian, adanya kawasan Kampung Wisata, warga bisa tetap bekerja tanpa harus merusak alam.

Untuk melancarkan program tersebut, diakui Kadisbudpar, pihaknya telah mengajukan proposal kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

“Memang, program Kampung Wisata ini tidak sepenuhnya bisa menyediakan lapangan kerja bagi seluruh para penambang liar yang ada. Namun, paling tidak bisa upaya ini bisa meminimalisir aktivitas penambangan pasir liar di kawasan kaki gunung Guntur,” jelas Kadisbudpar saat ditemui di ruang kerjanya, pekan lalu.

Dari pantauan GE di kawasan kaki Gunung Guntur, Selasa (22/1) siang, para penambang pasir illegal ini masih beraktivitas seperti biasanya. Kadisbudpar pun mengakui, aktivitas yang dilakukan para penambang, belum menggangu pada kondusifitas destinasi Cipanas secara keseluruhan. Namun Yatie menyebutkan, jika aktivitas mereka terus dibiarkan liar, tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan, misalnya bisa berakibat pada terjadinya tanah longsor.

“Memang hingga saat ini, secara sepesifik aktivitas penambangan liar mereka belum menganggu kawasan wisata Cipanas. Namun, jika dibiarkan terus, kami khawatir alam akan menjadi rusak dan berakibat pada datangnya bencana tanah longsor,” tegas Yatie.

Yatie menilai, faktor keamanan dan kenyamanan wisatawan merupakan hal utama yang wajib dipenuhi di tempat wisata. Maka ia berharap kepada instnasi terkait agar dapat segera menyelesaikan masalah penambangan liar itu.

Sementara itu, Yatie mengaku jika kepariwisataan ini memang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Garut. Sebab, menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besarnya didapat dari sektor kepariwisataan ini. 

Kadisbudpar menegaskan, dari sektor wisata, bukan hanya pemerintahan saja yang mendapatkan keuntungan. Masyarakat dan para pengusaha di kawasan wisata juga mendapat keuntungan dari usahanya masing-masing.

Dari catatan Disbudpar Garut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut dari pemasukan pajak destinasi Cipanas ini setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Untuk realisasi pajak hotel pada tahun 2011 mencapai Rp. 2,1 milyar. Sementara pada tahun 2012 meningkat hingga Rp. 3,7 milyar. Sementara itu dari pajak restoran pun terus mengalami peningkatan, contohnya pada tahun 2011 pajak dari restoran ini terrealisasi Rp. 2,5 Milyar, dan peningkatan pada tahun berikutnya, yakni tahun 2012 kenaikannya cukup signifikan hingga mencapai Rp. 4,7 Milyar. (Cep)***

Caption : Kadisbudpar Garut, Yatie Rochayatie, SH., M.Si