Negeri “Kawalat”

Negeri “Kawalat”

SENGAJA, saya ditarik ke ruang kantornya agar obrolan kami tak terganggu oleh riuhnya tamu undangan di aula Hotel Augusta. Berbincang dengan tokoh politik ini memang tak pernah ada bosannya. Setelah dua minggu lalu ditemui di kantor DPRD Provinsi Jawa Barat tempat ia beraktifitas sebagai wakil rakyat, buah perbincanganannya jadi jargon judul tulisan edisi 63 “Negeri Republik Garut”.

Demikian pula diobrolan kemarin. Jurus kalimat inovatifnya senantiasa meluncur bak air mengalir, seakan tak pernah kehabisan ide dalam menuangkan kreatifitasnya. Keprihatinan atas kondisi pemerintahan Garut khususnya dan daerah lain pada umumnya, karena pemerintah saat ini nyaris telah melupakan kontribusi para ulama, sehingga kecil bahkan tidak ada sama sekali apresiasi pemerintah terhadap para ulama itu sendiri. Sindirian yang mengandung makna “Negeri ini sudah kawalat”, tentunya dilihat dari sudut pandang para ulama atau guru pesantren-pesantren kurang mendapat porsi perhatian sebagai motor pembangunan.
Nyatanya, baik APBN maupun APBD tidak signifikan membantu perjuangan para ulama yang nyata-nyata sangat berperan besar, baik dalam meningkatkan sumber daya manusia maupun pembangunan secara menyeluruh. Tengok saja sejarah perjuangan kemerdekaan demi menegakan pemerintahan yang mandiri, mulai Pangeran Dipenogoro, Imam Bonjol, dan ulama-ulama besar lainnya, senantiasa menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kehidupan yang layak.

Ingat pula saat masa penjajahan, ketika dibangun jalan antara Anyer-Panarukan, para pekerja pembangunan jalan tersebut merupakan santri-santri pesantren yang kala itu lebih dominan sebagai pelaksana. Kemudian, jauh sebelum berdirinya sekolah-sekolah pemerintah, para ulama justru telah berperan mencetak sumber daya manusia Indonesia dengan mendirikan pesantren-pesantren di berbagai wilayah, sekalipun dengan kondisi bangunan jauh dari kesederhanaan.

Kini, sekalipun dunia pendidikan baik yang dibangun pemerintah maupun swasta melaju dengan sarana dan prasarana yang luar biasa, tetapi pesantren-pesantren dengan khas kobongnya, tak pernah redup sekalipun termarginalkan.

Inilah mungkin yang menjadi dosa pemerintah sehingga menjadi “Negeri Kawalat”. Kurang adanya penghargaan terhadap para ulama, sehingga malapetaka, musibah kerap melanda negeri tercinta ini.
Tak berlebihan kiranya pemerintah secara serius mengalokasikan, setidaknya sebagai bentuk terima kasih terhadap para ulama yang sepanjang usia membangun pondasi sumber daya manusia.***