Kang Memo Pastikan Pesantren Dapat Anggaran Khusus

KOTA, (GE).-
Memo Hermawan atau yang akrab disapa Kang Memo, berjanji akan memberikan dana alokasi khusus dari APBD jika dirinya terpilih menjadi Bupati Garut untuk periode 2014-2019. Baginya, pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua yang turut berjuang memerdekakan Republik Indonesia.

Namun ironisnya, kata Kang Memo, saat ini keberadaan pesantren sangat terseok-seok. Apalagi jika dilihat dari sokongan dana, lembaga pendidikan tertua ini tak kunjung mendapat perhatian dari pemerintah. Melihat kondisi seperti itu, Kang Memo bertekad, jika dirinya terpilih menjadi Bupati Garut, pada periode 2014-2019, akan berjuang memberikan dana khusus untuk pesantren yang ada di Garut.

"Doakan saja agar usaha saya mencalonkan diri menjadi Bupati Garut bisa tercapai. Sehingga, eksistensi pesantren bisa mendapatkan konvensasi sesuai dari pemerintah daerah," kata Kang Memo, Jumat (16/8).

Kang Memo berkeinginan, Kabupaten Garut, menjadi pionir yang memberikan kontribusi terhadap pesantren di Indonesia. "Kalau pesantren dibiarkan begitu saja, saya takut kwalat," ungkap Kang Memo.

Selain itu, Kang Memo, masih berkeinginan untuk melanjutkan perjuangannya memberikan otoritas pengelolaan anggaran hingga ke tingkat kecamatan. Menurutnya, pemberian pengelolaan APBD di tingkat kecamatan, akan lebih memudahkan percepatan pembangunan di tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa.

Masih menurut Memo, selain pengelolaan APBD diserahkan ke tingkat kecamatan, besaran Alokasi Dana Desa (ADD), harus ditambah. Dulu, kata Kang Memo, sewaktu dirinya menjadi PLT Bupati Garut, besaran ADD sudah ditetapkan sebesar Rp 135 juta. Namun sejak tampuk kepemimpinan beralih, jumlah ADD itu menjadi berkurang.

"Kebutuhan di tiap desa itu semakin bertambah. Namun saya heran ADD-nya malah dikurangi. Saya berjanji, jika saya terpilih, ADD akan saya tambah lagi," ucapnya.

Lebih jauh, Kang Memo, turut prihatin akan nasib pejabat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Padahal, menurutnya keberadaan mereka merupakan bagian dari pemerintahan. Untuk itu, sudah seharusnya mereka mendapatkan perhatian minimal untuk biaya operasionalnya.

Berdasarkan pengamatan Kang Memo, prilaku ketidak adilan juga masih terjadi pada sekolah swasta. Ia berpendapat, sekolah swasta juga sama memiliki hak dari alokasi APBD. Namun yang terjadi saat ini, sekolah swasta seperti dianak tirikan sehingga tak pernah dicantumkan dalam APBD dalam perolehan anggaran semacam Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan dari APBD.

Padahal, kata Kang Memo, sekolah swasta juga, sama-sama turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi sudah selayaknya, pemerintah daerah khususnya Kabupaten Garut, bisa menganggarkan dana dalam APBD untuk keberlangsungan sekolah swasta. (Farhan SN)***