Desa Cimanganten Minta Terjunkan Tim Validasi

Data Kemiskinan Menyimpang dari Realita
Desa Cimanganten Minta Terjunkan Tim Validasi

TARKA,(GE).- Dua program untuk rakyat miskin yakni raskin dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) seakan menjauh dari masyarakat miskin di Desa Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler. Untuk tahun 2013 ini, alokasi raskin dan Jamkesmas ke desa yang dipimpin Kepala Desa, Rd. Asep Dzulgofar itu turun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Jika pada tahun 2011, rumah tangga miskin penerima manfaat (RTM-PM) untuk raskin sebanyak 434 kepala keluarga. Maka pada tahun 2012 jumlahnya hanya tinggal untuk 63 RTM-PM saja. Lebih parah lagi, untuk tahun 2013 ini malah menjadi 53 RTM-PM.
Setali tiga uang dengan program raskin, alokasi penerima program Jamkesmas juga mengalami penurunan yang tajam. Dua tahun lalu, jumlahnya masih berada pada angka 1.000 jiwa. Namun, pada tahun 2013 ini hanya menyisakan 315. Itupun yang dapat direalisasikan untuk sebanyak 299 warga. Lebih mengherankan lagi, diantara penerima Jamkesmas ada yang berasal dari keluarga yang sama. Sedangkan, warga lainnya yang lebih layak malah tidak mendapatkan sama sekali.
Karut marut itu, tentu menimbulkan pertanyaan dari warga, BPD, dan lembaga desa lainnya. Mereka pun menuntut penjelasan dari Kepala Desa. Upaya mendapatkan alasan dibalik penurunan alokasi dua program itupun dilakukan Kepala Desa. Dengan menemui bagian yang terkait di Pemkab Garut dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut. Tetapi hasilnya ternyata nihil.
Meski begitu, pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat Desa Cimanganten tidak patah semangat. Bersama-sama memperjuangkan haknya sebagai warga negara. Upaya terbaru yang ditempuh yakni dengan melakukan audiensi dengan Pemerintah Kecamatan Tarogong Kaler, di Aula Kecamatan Tarogong Kaler, Senin (11/2). Dihadiri Camat H. Muksin, S.Sos, M.Si dan Kepala Puskesmas, dr. Eddy Kusmayadi.
Tetapi, pihak BPS Kabupaten Garut yang diundang tidak datang menghadiri audiensi tersebut. Padahal kehadiran BPS ini sangat diharapkan sebagai sumber penjelasan atas data kemiskinan Desa Cimanganten yang diterbitkan terkait program raskin dan Jamkesmas.
Dalam kesempatan tersebut, Camat, H. Muksin, S.Sos, M.Si, menyatakan, pihaknya juga merasa prihatin dengan alokasi raskin dan Jamkesmas untuk Desa Cimanganten. Pihaknya tidak mempunyai kewenangan (dalam kedua program itu) seperti mengusulkan data warga miskin penerima.
Hal serupa disampaikan Kepala Puskesmas Tarogong Kaler, dr. Eddy Kusmayadi. Pihaknya merasa sedih melihat data Jamkesmas untuk Desa Cimanganten.  Padahal yang lain mencapai ribuan.
“Pada tahun ini, kami hanya menerima (data penerima Jamkesmas) saja. Kami akan berjuang. Dengan pertemuan ini bisa didengar, supaya melihat (kembali) kuota Cimanganten dengan desa lainnya. (Warga) Yang tidak bisa ter-cover Jamkesmas, bisa oleh Jamkesda,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Cimanganten, Rd. Asep Dzulgofar, dengan tegas menyatakan, pemerintah desa dan masyarakat Cimanganten menyangsikan BPS Kabupaten Garut. Pihaknya juga tidak pernah menandatangani laporan data (kemiskinan) yang dimiliki BPS.
“Apa kriteria miskin? Apa kriteria jamkesmas, jamkesda? Tolong beri tahu. Saya minta turunkan tim ke Desa Cimanganten. Raskin pun kami tidak pernah menunggak. Jangan dilihat perumahan (yang ada di Desa Cimanganten). Itu cuma 25 persen dari jumlah penduduk dan itu hanya pendatang. Kami menolak data yang dikeluarkan BPS Garut,” katanya.
Usai audiensi, Camat, H. Muksin, S.Sos, M.Si, mengatakan, sesuai dengan permintaan masyarakat ditindaklanjuti agar dari pemerintah kabupaten dan BPS menurunkan tim untuk melihat seberapa jauh sebetulnya kemiskinan di Desa Cimanganten. (Firman/Din Haerudin)***

DIN HAERUDIN/GE
KEPALA Desa Cimanganten, Rd. Asep Dzulgofar (berdiri) sedang menyampaikan pendapat dalam audiensi di Aula Kecamatan Tarogong Kaler, Senin (11/2). Sementara, Camat, H. Muksin, S.Sos, M.Si, (kiri) dan Kepala Puskesmas Tarogong Kaler, dr. Eddy Kusmayadi menghadiri audiensi di depan forum.